Rencana

Rencana Pangadaan Tanah

Dipublikasikan tanggal .

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/260/KPTS/013/2007 Tanggal 5 Juli 2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Relokasi Jalan Bebas Hambatan (Tol) Surabaya – Gempol (Segmen Porong – Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Provinsi Jawa Timur, kebutuhan lahan untuk keperluan dimaksud adalah seluas 132,16 ha.

Sesuai hasil ukur/peta bidang, kebutuhan lahan untuk relokasi infrastruktur jalan (tol, arteri dan kereta api) diperlukan lahan seluas ± 123,77 ha. Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan evaluasi atas luasan tersebut berdasar data seluruh peta bidang dan kebutuhan lahan sesuai Right of Way (ROW) maupun sisa tanah yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemilik tanah. Kebutuhan lahan tersebut tersebar di 15 desa meliputi 11 desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan 4 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya – Gempol (segmen Porong – Gempol), relokasi jalan arteri Porong – Siring, relokasi jalur kereta api Sidoarjo – Gunung Gangsir (yang berada dalam jalur relokasi jalan tol dan jalan arteri), dan konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya dilaksanakan oleh BPLS. Namun sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/333/KPTS/013/2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Relokasi Jalur Kereta Api Sidoarjo – Gunung Gangsir yang diawali dari Stasiun KA Sidoarjo, maka trase jalan kereta api yang semula terintegrasi dengan jalur arteri menjadi terpisah dan pengadaan seluruh tanahnya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI.

Sesuai ketentuan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan harga uang ganti rugi tanah mengacu pada perkiraan harga wajar yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen/Tim Penilai Harga Tanah.