Pembiayaan TA 2007 s/d 2009

Dipublikasikan tanggal .

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (audited)

UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 31 DESEMBER 2008

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

NO

URAIAN

Tahun 2009

Tahun 2008

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

%

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

%

A

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

0

417.846

417.846

0,00

0

20.405

20.405

0,00

Penerimaan Perpajakan

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

417.846

417.846

0,00

0

20.405

20.405

0,00

2. HIBAH

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

0

417.846

417.846

0,00

0

20.405

20.405

0,00

B

BELANJA

Belanja Pegawai

12.444.755

10.968.488

(1.476.266)

88,14

15.376.868

13.084.811

(2.292.056)

85,09

Belanja Barang

91.024.701

36.597.016

(54.427.684)

40,21

21.765.852

15.064.726

(6.701.125)

69,21

Belanja Modal

966.163.368

643.419.557

(322.743.810)

66,60

1.044.031.121

474.174.125

(569.856.995)

45,42

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

0

0

0

Subsidi

0

0

0

0

0

0

Hibah

0

0

0

0

0

0

Bantuan Sosial

78.096.657

14.860.701

(63.235.956)

19,03

18.826.159

10.712.316

(8.113.843)

56,90

Belanja Lain-lain

0

0

0

0

0

0

JUMLAH BELANJA

1.147.729.481

705.845.763

(441.883.717)

61,50

1.100.000.000

513.035.979

(586.964.020)

46,64

C

PEMBIAYAAN

1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Perbankan Dalam Negeri

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Non Perbankan Dalam Negeri (neto)

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Penarikan Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 + C.2)

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00



NERACA (audited)

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2009 DAN 31 DESEMBER 2008

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO


 

NAMA PERKIRAAN

JUMLAH

KENAIKAN (PENURUNAN)

2009

2008

JUMLAH

%

ASET

ASET LANCAR

Kas Lainnya dan Setara Kas

10.398.505

-

10.398.505

Persediaan

35.194.240

12.114.605

23.079.635

190,51

JUMLAH ASET LANCAR

45.592.745

12.114.605

33.478.140

276,35

ASET TETAP

Peralatan dan Mesin

17.411.327.828

9.745.867.790

7.665.460.038

78,65

Gedung dan Bangunan

115.339.100

47.865.000

67.474.100

140,97

Jalan, Irigasi dan Jaringan

11.636.467.338

0

11.636.467.338

Aset tetap lainnya

1.022.438.750

576.752.750

445.686.000

77,28

konstruksi Dalam Pengerjaan

1.094.417.950.722

533.036.485.822

561.381.464.900

105,32

JUMLAH ASET TETAP

1.124.603.523.738

543.406.971.362

581.196.552.376

106,95

ASET LAINNYA

Aset tak Berwujud

145.009.147

0

145.009.147

Aset Lain-lain

22.079.300

44.590.364.024

-44.568.284.724

-99,95

JUMLAH ASET LAINNYA

167.088.447

44.590.364.024

-44.423.275.577

-99,63

JUMLAH ASET

1.124.816.204.930

588.009.449.991

536.806.754.939

91,29

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Kepada Pihak ke tiga

27.967.575

0

27.967.575

Pendapatan Yang Ditangguhkan

10.398.505

0

10.398.505

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

38.366.080

0

38.366.080

JUMLAH KEWAJIBAN

38.366.080

0

38.366.080

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Cadangan Persediaan

35.194.240

12.114.605

23.079.635

190,51

Dana yang harus disediakan utk membayar utang jangka

-27.967.575

0

-27.967.575

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

7.226.665

12.114.605

-4.887.940

-40,35

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

1.124.603.523.738

543.406.971.362

536.606.188.352

98,75

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

167.088.447

44.590.364.024

-44.423.275.577

-99,63

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

1.124.770.612.185

587.997.335.386

536.773.276.799

91,29

JUMLAH EKUITAS DANA

1.124.777.838.850

588.009.449.991

536.768.388.859

91,29

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.124.816.204.930

588.009.449.991

536.806.754.939

91,29

Pembiayaan Pada Awal Berdirinya BPLS

Pembiayaan untuk biaya awal operasional BPLS merupakan masalah yang sangat mendesak. Ketiadaan dana operasional menyebabkan Bapel BPLS belum bisa bekerja optimal karena belum adanya sarana transportasi, ruang kerja dan prasarana kerja lainnya. Kebutuhan pembiayaan yang sangat mendesak pada waktu itu sangat diperlukan antara lain untuk: pengadaan/sewa sarana transportasi (kendaraan roda 4 dan 2), pengadaan ruang kantor yang diperlukan untuk tempat bekerja pimpinan dan staf, dan biaya-biaya pengeluaran rutin (listrik, telepon, gas, air, ATK, bahan bakar transportasi dll).

Dana BA 69 sebesar Rp 5.3 milyar (cair akhir Juli 2007) merupakan dana awal guna mendukung kegiatan operasional tersebut. Total penggunaan dana BA 69 ini adalah senilai Rp 4,893 milyar atau sekitar 92 %.


APBN-P 2007

 

Selain Dana dari BA 069 tersebut BPLS juga memperoleh Dana APBN-P 2007 (senilai Rp 500 milyar, cair pada minggu ke-2 Desember 2007). Dana APBN-P 2007 ini terutama dianggarkan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

  1. Ketatalaksanaan: Rp. 15,64 milyar

  2. Relokasi Infrastruktur (+tanah): Rp. 372,50 milyar

  3. Penanganan luapan lumpur: Rp. 111,84 milyar

Pemanfaatan dana APBN-P 2007 untuk BPLS ternyata tidak bisa direalisir sesuai dengan rencana sehingga total penyerapan dari APBN-P ini hanya sekitar Rp 114,18 milyar atau 22.8%, dari total alokasi sebesar Rp. 500 milyar. Penyebab utama rendahnya penyerapan APBN-P 2007 adalah sebagai berikut:

  1. APBN-P 2007 baru turun bulan Nopember 2008, bahkan revisi untuk kegiatan fisik (konstruksi dan pembebasan tanah) baru selesai pada minggu ke-2 bulan Desember 2007. Keterbatasan waktu pencairan menyebabkan tidak terkejarnya proses-proses administratif yang diperlukan untuk pencairan dana. Dengan adanya kendala waktu, item-item kegiatan yang bisa dibayar dengan dana APBN-P ini hanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan bersifat “crash program” yaitu kegiatan yang tidak mungkin ditunda dalam rangka penanganan luapan lumpur agar tidak meluas dan untuk mencegah tergenangnya rel KA dan jalan arteri raya Porong dari genangan lumpur. Kegiatan lainnya adalah pengadaan/renovasi kantor, peralatan kantor, alat komunikasi dan kendaraan roda 2 dan 4 untuk operasional.

  2. Penyebab lainnya adalah alotnya musyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan harga pembebasan tanah dimana “harga Lapindo”, yakni untuk sawah = Rp 120.000,-/m2,   bangunan= Rp 1.500.000,-/m2 dan pekarangan =Rp 1.000.000,-/m2 akhirnya menjadi semacam patokan dalam mengajukan penawaran harga. Meskipun persiapan pembebasan tanah telah dilakukan jauh sebelum turunnya APBN-P 2007, namun sampai batas waktu pencairan dana TA 2008, ternyata kesepakatan belum bisa dicapai. Dengan adanya kendala ini, untuk kegiatan pembebasan tanah  dengan total alokasi dana sekitar Rp 297 milyar, sama sekali tidak terserap.

APBN TA 2008

 

Bapel BPLS dalam TA 2008 mendapat anggaran sejumlah Rp 1.1 triliun untuk 4 kegiatan utama yaitu: Ketatalaksanaan (Rp. 15,56 milyar), Penanganan Sosial termasuk Penanganan di 3 Desa (Rp 227,75 milyar), Relokasi Infrastruktur (Rp 583,89 milyar), dan Penanganan Luapan Lumpur (Rp 272,78 milyar). Penyerpan dana APBN TA 2008 BPLS hanya mencapai sekitar 46,7 % atau Rp. 513,7 Milyar terhadap total Rp. 1,1 Triliun. Rendahnya  penyerapan disebabkan berbagai permasalahan:

  1. Relokasi Infrastruktur terkendala oleh alotnya negosiasi dengan warga, yakni dalam hal menentukan harga lahan pekarangan dan bangunan dimana warga bersikeras minta harga disamakan dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007. Proses negosiasi hingga saat ini (Maret 2009) masih berjalan.

  2. Bidang penanganan luapan lumpur mengalami kendala terblokirnya area kerja oleh penduduk yang lahannya belum terbayar oleh Minarak Lapindo Jaya sehingga kegiatan fisik tidak bisa dilaksanakan secara penuh, bahkan berhenti total.

  3. Kondisi lapangan di Kali Porong tidak memungkinkan bagi kontraktor untuk bekerja secara optimal karena kondisi sedimen lumpur yang demikian tinggi, sehingga diperlukan air dalam volume yang memadai (yang tidak memungkinkan selama musim kemarau) agar bisa dilakukan agitasi dan pembuangan endapan ke laut.

APBN TA 2009

 

Total dana APBN TA 2009 BPLS sebesar Rp 1.14 triliun, teralokasi untuk 4 kegiatan utama sebagai berikut :

  1. Penyelesaian tanah 3 desa (pelunasan skema 80%) : Rp 227 milyar.

  2. Penyelesaian relokasi arteri raya Porong, termasuk penyelesaian pembebasan tanahnya : Rp 523 milyar.

  3. Melanjutkan infrastruktur penanganan luapan lumpur termasuk pemantauan dan penanganan deformasi geologi : Rp 241 milyar.

  4. Bantuan sosial kemasyarakatan : Rp 59 milyar.