Lumpur Sidoarjo Frequent Ask Question (FAQ)

Dipublikasikan tanggal .

Lumpur Sidoarjo (yang sering disebut Lusi) yang pertama kali menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 di desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berjarak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo telah berdampak sedemikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya.

Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat tentang Lusi yang berkaitan dengan sifat, perilaku, dan juga berbagai upaya yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dapat dirangkum antara lain sebagai berikut:

Q: Apakah semburan masih aktif?

A: Ya, sampai sekarang masih aktif.

Q: Apakah ada perbedaan aktifitas dari pertama keluar sampai sekarang?

A: Pada saat pertama kali keluar semburan mengeluarkan material pasir bercampur air dengan volume paling besar mencapai +- 100.000 m3/hari. Analogi besaran semburan ini seperti 1 bak kamar mandi rumah tangga umumnya (panjang, lebar, dan tinggi 1 meter) yang diisi lumpur, dikalikan 100.ooo rumah, dan perlu diingatkan kembali, itulah volume yang dikeluarkan per hari. Bila dibandingkan dari volumenya, saat ini (Agustus 2012) material yang dikeluarkan Lusi telah jauh berkurang menjadi “tinggal” +- 30.000 m3 per hari.

Bila membandingkan komposisi material yang dikeluarkan, dulu pekat yaitu 70% padatan berupa pasir, dan 30% cair. Saat ini material yang dikeluarkan lebih cair yaitu 30% pasir sisanya air. Perbedaan adalah dari suhu materialnya, dulu lumpur panas mencapai 70-80 0C, sekarang suhunya hangat 20-35 0C.

Q: Seberapa luas genangan lumpur sampai sekarang? Apakah akan terus meluas? Apakah bisa genangan lumpur sampai kota Sidoarjo? Atau bahkan bisa sampai Surabaya?

A: Sampai dengan saat ini luas area yang benar-benar terendam lumpur sekitar 640 Ha, atau sama dengan 1.600 luas lapangan bola. Luasan ini sampai saat ini tidak meluas dan Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terus berupaya menjaga agar genangan lumpur tidak meluas. Perkiraan bahwa genangan lumpur bisa sampai pusat kota Sidoarjo adalah kurang tepat, terutama karena jarak antara pusat semburan ke pusat kota Sidoarjo adalah +- 10 km, apalagi ke Surabaya yang jaraknya lebih dari 30 km.

Q: Apa yang dilakukan agar luapan lumpur tidak meluas?

A: Material lumpur yang keluar dari pusat semburan ditampung dalam kolam penampungan yang dibatasi oleh tanggul penahan lumpur. Untuk mengurangi beban volume lumpur yang ada di dalam kolam, dilakukan pembuangan lumpur dengan metode pengerukan menggunakan kapal keruk untuk selanjutnya dibuang ke Kali Porong (berada di selatan tanggul penahan lumpur). Selanjutnya material lumpur diharapkan dapat hanyut secara alami ke laut (selat Madura) melalui muara Kali Porong.

Q: Apa penyebab semburan?

A: Sampai saat ini penyebab semburan masih menjadi perdebatan. Secara umum berbagai penyebab semburan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu disebabkan oleh manusia (man made) atau fenomena alam (natural). Namun mungkin saja penyebab semburan adalah kombinasi dari keduanya. Dari masing-masing kelompok penyebab tersebut telah dilakukan penelitian oleh ahli yang membidanginya dan hasil-hasil penelitiannya dapat diakses online.

Kelompok pertama yang meyakini bahwa semburan Lusi disebabkan oleh ulah manusia, umumnya terkait aktifitas PT Lapindo Brantas yang melakukan pengeboran di Desa Renokenongo, Sidoarjo. Diyakini bahwa akibat adanya kesalahan teknis dalam pengeboran, telah menyebabkan material yang berada di dalam bumi muncul ke permukaan. Istilah yang terkenal adalah underground blowout.

Ahli yang mendukung kelompok ini antara lain Prof. Richard J. Davies (Inggris), Rudi Rubiandini (Indonesia), Mark Tingay (Australia), dan masih banyak lainnya. Salah satu tulisan yang terkenal adalah karya ilmiah Prof. Richard J. Davies yang dimuat di Jurnal Geological Society of America (GSA Today) volume 17 No.7 edisi Februari 2007 dengan judul “Birth of a mud volcano: East Java, 29 May 2006”, menyimpulkan bahwa semburan lumpur panas yang keluar ke permukaan dipicu oleh kegiatan manusia (man-made) yaitu oleh kegiatan pemboran Sumur BJP-1.

Kelompok kedua yang meyakini bahwa semburan Lusi disebabkan oleh fenomena alam, umumnya mengkaitkan semburan Lusi dengan kejadian gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, atau 2 hari sebelum munculnya Lusi untuk pertama kali. Para ahli dalam kelompok ini meyakini bahwa terdapat korelasi antara gempa bumi dengan semburan Lusi. Gempa tersebut menimbulkan adanya rekahan baru atau mereaktivasi rekahan lama sehingga dapat berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan lumpur ke permukaan.

Ahli yang mendukung kelompok ini antara lain: Adriano Mazzini (Norwegia), Bambang Istadi (Indonesia), dan lainnya. Publikasi hasil penelitian oleh Mazzini yang terkenal berjudul “Strike-slip faulting as a trigger mechanism for overpressure release through piercement structures. Implications for the Lusi mud volcano, Indonesia” yang dimuat pada jurnal Marine and Petroleum Geology 26 tahun 2009.

Q: Apakah semburan dapat dihentikan?

A: Berbagai upaya telah dicoba untuk menghentikan atau mengendalikan semburan antara lain melalui relief well dan insersi bola-bola beton yang dilakukan pada tahun 2006/2007. Namun, upaya tersebut tidak efektif menghentikan semburan. Pada forum symposium yang dilakukan pada Mei 2011 para ahli sepakat bahwa semburan lumpur yang ada di Sidoarjo masih akan berlangsung lama, dan tidak dapat dihentikan. Para ahli juga berkeyakinan bahwa semburan yang berlangsung menyerupai karakteristik seperti gunung lumpur (mud volcano), namun demikian masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk kesimpulan akhirnya.


Q: Apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah lumpur dan masalah ikutan lainnya?

A: Untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada awal terjadinya semburan lumpur Pemerintah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TimNas PSLS) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8 September 2006 dengan masa tugas selama 6 (enam) bulan, yang kemudian masa tugasnya diperpanjang 1 (satu) bulan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007.

Dengan memperhatikan dampak yang semakin meluas pada triwulan pertama tahun 2007, Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pada tanggal 8 April 2007.

Q: Apakah BPLS itu? Apakah BPLS itu adalah Lapindo? Apa saja tugas BPLS?

A: BPLS merupakan badan pemerintah yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007. BPLS bukan bentukan Lapindo dan secara keorganisasian, tidak ada hubungannya dengan Lapindo. Tugas BPLS antara lain melakukan langkah-langkah pengendalian penanganan semburan lumpur dan luapan lumpur, penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dan infrastruktur yang terdampak semburan, dengan tetap mengawasi tanggung jawab PT Lapindo Brantas/ PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Peta Area Terdampak (PAT).

Q: Apakah yang dimaksud dengan Peta Area Terdampak (PAT)?

A: PAT merupakan batasan wilayah yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2007 sebagai dasar pembelian tanah dan bangunan warga yang sudah terendam lumpur pada saat itu. Selanjutnya tanah dan bangunan tersebut dilakukan proses jual beli oleh PT Lapindo Brantas/ PT MLJ. PAT 22 Maret 2007 meliputi 3 Kecamatan termasuk 12 Kelurahan/ Desa, dengan total luas wilayah +- 640 Ha.

Q: Apa saja tugas PT Lapindo Brantas/ PT MLJ di dalam PAT 22 Maret 2007?

A: Tugas PT MLJ adalah melakukan pembelian tanah dan bangunan warga yang termasuk di dalam wilayah PAT 22 Maret 2007 diawali dengan pemberian paket bantuan sosial. Bantuan sosial yang diberikan berupa:
- Uang evakuasi sebesar Rp. 500.000/ KK
- Uang Jatah Hidup (Jadup) Rp. 300.000/jiwa/bulan selama 6 bulan
- Uang kontrak rumah Rp. 1.500.000/KK/tahun selama 2 tahun

Kesepakatan harga tanah yang diganti adalah sebesar Rp. 1.000.000/m2, harga bangunan adalah Rp. 1.500.000/m2, dan sawah sebesar Rp. 120.000/m2.

Q: Apa peran Pemerintah dalam jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT MLJ?

A: BPLS melakukan pengawasan terhadap proses jual beli yang dilakukan oleh PT MLJ. Selain itu, apabila terjadi peristiwa geologi di luar PAT 22 Maret 2007 tersebut yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, sebagai akibat dari semburan Lusi, maka pemerintah akan menetapkan peta penanganan sosial di luar PAT tersebut, yang akan dibiayai APBN.

Q: Apakah PAT meluas?

A: Perlu ditegaskan kembali baik wilayah genangan lumpur, maupun PAT (yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2007 dan menjadi dasar wilayah jual beli yang dilakukan PT. MLJ) sampai saat ini tidak meluas.

Dengan kondisi semburan yang masih terus berlanjut dan dampak geologi yang dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul, maka pemerintah telah menetapkan wilayah penanganan sosial kemasyarakatan di luar PAT 22 Maret 2007. Penetapan dimaksud melalui Peraturan Presiden. Selanjutnya, warga yang berada di luar PAT 22 Maret 2007 dilakukan pembelian tanah dan bangunan, serta diberikan paket bantuan sosial dengan acuan harga yang sama sebagaimana yang dilakukan PT. MLJ.

Q: Dari mana sumber pembiayaan jual beli tanah dan bangunan warga yang telah terendam lumpur dan terkena dampak semburan Lusi?

A: Pembelian tanah dan bangunan warga berasal dari 2 sumber pembiayaan. Tanah dan bangunan warga yang telah terendam lumpur yang termasuk dalam wilayah PAT 22 Maret 2007 merupakan tanggungjawab PT Lapindo Brantas/ PT. MLJ dan dibiayai oleh PT. Lapindo Brantas.

Wilayah yang berada di luar PAT 22 Maret 2007 yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo yang telah ditetapkan pemerintah dibiayai sepenuhnya oleh negara melalui APBN.

Q: Wilayah mana saja yang termasuk dalam PAT 22 Maret 2007 dan di luar PAT yang mendapat bantuan sosial yang dilakukan jual beli tanah dan bangunan?

A: Wilayah dimaksud dapat dilihat sebagai berikut.

Q: Bagaimana skema pembayaran jual beli tanah dan bangunan?

A: Skema pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran uang muka (20%) dan selanjutnya pembayaran pelunasan (80%), baik tanah dan bangunan yang berada di dalam PAT yang dilakukan oleh Lapindo, maupun di luar PAT yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPLS.

Pada perkembangannya pelunasan jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Lapindo mengalami hambatan, yang disebabkan oleh kesulitan likuiditas yang dialami perusahaan/ induk perusahaan Lapindo, sehingga pelunasan atas tanah dan bangunan warga yang berada di dalam PAT terpaksa dilakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan adalah melalui skema cicilan/ angsuran, atau alternatif penggantian tanah dan bangunan warga diganti dengan tanah dan bangunan di tempat lainnya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan cash and resetlement.

Tanah dan bangunan warga yang berada di luar PAT yang menjadi tanggungjawab pemerintah dilakukan dengan skema pembayaran uang muka 20%, dan sisanya melalui pelunasan dengan memperhatikan kemajuan pembayaran yang dilakukan oleh Lapindo. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik sosial antara warga.

Q: Komposisi kimia Lumpur Sidoarjo?

A: Berdasarkan laporan Badan Geologi tahun 2010, komposisi kimia padatan lumpur terdiri dari oksida-oksida logam terutama silika (SiO2) yang mencapai 50,61-53,25% berat; alumina (Al2O3) 17,04-17,22%; Fe2O3 = 6,08-6,68%; CaO = 1,99-3,12%; MgO = 1,79-2,65%; Na2O = 1,78-2,65%; K2O = 1,61-1,69%; TiO2 = 0,61-0,74%. Contoh lumpur berasal dari pusat semburan, yang pada Maret 2009 didapat rasio antara cairan dan padatan adalah 30% : 70%, dengan suhu mencapai 95,7%.