Sembilan RT di Tiga Kelurahan Akan Terima Bansos

Dipublikasikan tanggal .

Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) mengupayakan pengoptimalan penanganan kepada warga terdampak lumpur di 9 RT pada tiga Kelurahan (Siring, Jatirejo, dan Mindi) dengan memberikan bantuan sosial (Bansos). Mengenai pemberian dana Bansos kepada warga 9 RT ini, Bapel BPLS hanya sebagai pelaksana kebijakan.

Pemberian bantuan sosial untuk 9 RT didasarkan pada UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009, yang intinya menyebutkan bahwa alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat digunakan untuk antara lain: bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup, biaya evakuasi dan relokasi pada sembilan rukun tetangga di tiga desa (Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi).

Di wilayah 9 RT terdapat sekitar 756 KK dengan 2.714 jiwa, 668 rumah dengan luas wilayah mencapai 40,3 Ha. Warga yang tinggal di lokasi tersebut direncanakan akan menerima tiga macam bantuan sosial, yakni uang evakuasi sebesar Rp. 500.000/KK, jatah hidup sebesar Rp. 300.000/ jiwa per bulan yang diberikan selama enam bulan, dan uang kontrak Rp. 2.500.000/ KK per tahun.

M. Lutfi (Warga Kel. Siring)
Warga menuntut kejelasan tentang nasib rumah dan lahannya sebelum pindah. Kami mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika rumahnya rusak dan hilang, ”Apa BPLS akan bertanggung jawab?”. Mereka meminta status tanah dan bangunan segera dibahas “jika hanya Bansos, kami tidak akan rela meninggalkan kawasan ini” (Jawa Pos, 27 Mei 2009).

Jalaluddin Alham (Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo)
“Saya berharap warga mau menerima Bansos tersebut. Untuk keselamatan bersama, warga hendaknya pindah dari kawasan tersebut, terkait status tanah akan dirinci nanti”. (Jawa Pos, 2 Mei 2009)

Nur Khasanah (Warga Kel. Siring Barat)
“Kami meminta kepastian ganti rugi terhadap rumah dan tanah kami, karena jika tidak ada kepastian, setelah kami ngontrak dua tahun, kami akan ke mana lagi”. (Jawa Pos, 26 Mei 2009)

Sutrisno (Warga Kel. Siring Barat)
“Kami akan menerima bantuan sosial yang akan diberikan oleh BPLS, tapi harus ada kepastian ganti rugi untuk aset-aset kami”. (Jawa Pos, 26 Mei 2009)