Pengalihan Tugas dan Fungsi BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) ke PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO (PPLS)

Dipublikasikan tanggal .

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017  tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada tanggal 02 Maret 2017.

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk selanjutnya tugas dan fungsi BPLS dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). BPLS akan masuk ke dalam struktur organisasi Kementerian PUPR yakni dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan nama Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang telah dikoordinasikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

 

 

Sesuai pasal 4 mengenai pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan proses pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017.

Dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini dalam pasal 5 disebutkan bahwa :

a. penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang pembeliannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut, merupakan Barang Milik Negara; dan

c. biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah.

Sesuai dalam pasal 6 ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 , Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.