Studi Pemanfaatan Area Terdampak

Dipublikasikan tanggal .

Berawal dari trilateral meeting antara Bappenas, Kemenkeu, dan BPLS pada tahun 2012 untuk mengusulkan kegiatan TA 2013, BPLS ditugasi untuk menyusun desain awal pemanfaatan lahan yang telah dibeli oleh Pemerintah. Sebagai badan yang tugas pokoknya menangani bencana, tentunya BPLS tidak dapat menyusun desain yang sifatnya sangat detail, atau bahkan Bapel BPLS tidak memiliki kewenangan untuk menentukan penetapan kebijakan pemanfaatannya. Diarahkan dalam meeting tersebut BPLS agar menyusun semacam studi yang bisa dijadikan acuan untuk dapat dikembangkan di kemudian hari, berdasarkan karakteristik bencana atau penanganan bencana yang ada di wilayah area terdampak lumpur Sidoarjo.

 Tujuan dari utama dari studi ini adalah merumuskan rencana detail tata ruang Pemanfaatan Area Terdampak akibat Lumpur Sidoarjo sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang ada, sehingga dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam mengelola kawasan terdampak. Contoh kebijakan yang ada antara lain mengadopsi kebijakan pola ruang yang diusulkan oleh Kecamatan setempat. Hal ini bertujuan agar potensi-potensi yang berada di daerah tersebut dapat terus dikembangkan.

Hasil studi ini telah disampaikan dalam acara seminar pada tanggal 24 Oktober 2013 di Sidoarjo. Dalam draft pemaparan laporan akhir yang disampaikan oleh tim konsultan studi, beberapa aspek penting yang dijadikan bahan acuan antara lain aspek geologi, mitigasi bencana, aspek pariwisata, transportasi, dan paling penting adalah aspek sosial serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun luasan pemanfaatan ruang seluas 1.093,82 Ha yang diusulkan dalam studi yang utamanya adalah untuk ruang konservasi geologi. Adapun proporsi lainnya yang besar adalah untuk ruang terbuka hijau dan kolam penampung. Dari proporsi ruang yang diusulkan hanya sebesar 1,6% saja yang untuk dibangun, sehingga dapat dipastikan didominasi oleh ruang terbuka.

Sebagai salah satu studi yang dijadikan sebagai acuan pemanfaatan ruang, sampai dengan jangka waktu dekat ini belum bisa ditetapkan aspek-aspek terkait kebijakan, seperti sumber anggaran, pelaksana pembangunan dan lain sebagainya. Sangat besar kemungkinannya di kemudian hari BPLS tidak terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang tersebut, terkecuali ada kebijakan lain yang mengamanahkan.

Potensi pemanfaatan area terdampak sangatlah besar jika difungsikan dengan baik yang termasuk dalam kawasan yang telah dibeli oleh Pemerintah, seperti desa Mindi, Kecamatan Porong yang diusulkan menjadi ruang terbuka hijau. Usulan pembangunan museum nantinya bisa diisi dengan berbagai temuan serta sejarah terjadinya semburan lumpur yang masih terjadi hingga saat ini. Dengan luas tanggul penampung lumpur yang sudah mencapai 640 Ha serta berbagai bentuk penanganannya, dapat juga dijadikan bahan rekaman sejarah untuk ditampilkan di museum nantinya.

Pada akhir kesimpulan acara seminar yang dilaksanakan, disampaikan pula berbagai permasalahan mendasar yang harus diselaikan terlebih dahulu, yaitu permasalahan sosial kemasyarakatan. Selain itu aspek bencana semburan lumpur Sidoarjo yang masih dinamis beserta dampak ikutan lainnya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan rencana ke depan.

peta arahan fasilitas