Penelitian Kesejahteraan Umum Korban Lumpur Sidoarjo

Dipublikasikan tanggal .

PenelitianKesejahteraanUniversitas Muhammadiyah Sidoarjo mengadakan seminar dengan tema Kesejahteraan Umum Korban Lumpur Sidoarjo di Pemukiman Baru. Penelitian ditujukan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan warga korban lumpur di lokasi pemukiman baru. Adapun pemukiman diteliti berada di Ngering, Kejapanan, Kedungmules, Kedungcangkring (selatan Kali Porong) yang diidentifikasi sebagai salah satu wilayah yang didiami warga korban lumpur dari daerah Kedungcangkring, Besuki, dan Pejarakan. Untuk KNV dan Komplek Renojoyo mewakili salah satu pemukiman yang diantaranya didiami oleh warga korban PAT 22 Maret 2007 yang berasal dari berbagai desa/ keluarahan yang rumahnya sudah terendam lumpur.

Menurut DR. Sriyono yang membawakan hasil penelitian, menyatakan bahwa parameter kesejahteraan umum didasarkan pada Permendagri No. 1 Tahun 1987, dapat terbagi menjadi 3 kelompok indikator: 1) prasarana lingkungan meliputi: jalan, saluran pembuangan air limbah, dan saluran pembuangan air hujan; 2) utilitas umum meliputi: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, telepon, terminal angkutan umum, pembuangan sampah, dan fasilitas pemadaman kebakaran; 3) fasilitas sosial meliputi: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niga, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, lapangan terbuka, serta pemakaman umum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi lingkungan, wawancara dan Focus Group Discussion. 

Dengan sampel sebanyak 400 responden yang tersebar di berbagai desa, tim peneliti menjabarkan bahwa berdasarkan indikator yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan umum warga korban lumpur di pemukiman baru dikategorikan cukup baik. Beberapa hal yang menjadi catatan untuk perbaikan menyangkut infrastruktur seperti jaringan air yang belum tersebar secara merata, kualitas jalan, pembuangan air hujan, ketersediaan terminal yang belum meadai dan lainnya. Untuk fasilitas sosial, penyediaan layanan pendidikan juga perlu mendapat perhatian lebih. Pemberi materi mengakui bahwa indikator yang diteliti lebih bersifat fisik, dan kurang bisa menggambarkan faktor psikologis seperti kepuasan.

Acara seminar yang juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo banyak memberikan kritik. Dalam kaitannya dengan hasil penelitian, Pansus Lumpur mempertanyakan indikator kesejahteraan umum yang diambil dari Permendagri No. 1 Tahun 1987. Pengelompokan warga yang diteliti pun dinilai kurang lengkap karena tidak menjabarkan kondisi warga yang telah mendapat pelunasan atau masih dalam proses cicilan.

Komentar tajam juga disampaikan Pansus Lumpur bahwa banyak sekali warga korban yang berada di luar area penelitian yang dilakukan, yang kondisi kesejahteraannya belum dianggap layak, bahkan karena masih banyak yang belum dilunasi, kondisi perekonomiannya masih sangat mengkhawatirkan. Pansus berpandangan hendaknya didorong kajian khusus aspek hukum/ perundangan yang mengarah ke solusi pelunasan bagi warga yang teramasuk dalam PAT 22 Maret 2007. (HUMAS)