Warga Menolak Aktivitas Pengaliran Lumpur, Tanggul Dalam Status Bahaya

Dipublikasikan tanggal .

Kondisi endapan lumpur yang berada di sekitar titik 22 dikategorikan dalam status bahaya, sebagaimana yang telah dipantau oleh pimpinan Bapel-BPLS pada tanggal 14 Mei 2013. Dapat dipantau di lokasi tanggul sekitar tanggul titik 22, endapan lumpur telah mendekati bibir tanggul sepanjang hampir 100 m. Kategori penetapan status bahaya adalah tingginya selisih elevasi puncak tanggul dengan elevasi endapan lumpur yang kurang dari 1 meter.

 

Dengan tanpa mengesampingkan aspirasi warga yang selama ini menolak adanya segala bentuk aktivitas di tanggul sejak tanggal 13 Maret 2013, dan dengan resiko bahaya bencana baru yang dapat merugikan masyarakat yang lebih besar, maka diambil keputusan untuk melakukan upaya mengalirkan lumpur ke Kali Porong. Pengaliran lumpur ke Kali Porong menggunakan 3 unit kapal keruk di area pengerukan titik 25, dengan harapan endapan lumpur yang sudah mendekati bibir tanggul di sekitar titik 22 dapat diturunkan sehingga tidak mengancam kondisi tanggul penahan lumpur yang melindungi infrastruktur rel Kereta Api dan jalan Raya Porong.

Pada sisi lain warga bersikeras menuntut pelunasan terlebih dahulu sebelum adanya aktivitas penanganan lumpur yang dilakukan oleh BPLS. Warga memperjuangkan haknya dengan melakukan penghadangan terhadap alat berat yang ada di sekitar titik 22. Kondisi emosional warga yang begitu kencang dapat dipahami mengingat sudah hampir 7 tahun, nasib pelunasan tanah dan bangunan warga belum dapat dipastikan, walaupun pihak PT. Lapindo Brantas menjanjikan Mei ini akan dilunasi seluruhnya. Sebagaimana yang dinilai warga korban pada umumnya, mereka sudah tidak dapat mempercayai janji PT. Lapindo karena tidak pernah ditepati.

Sebenarnya warga mencari kepastian pembayaran dari Lapindo. Apabila memang Lapindo sudah tidak sanggup melunasi hingga Mei ini, warga meminta kejelasan pelunasan dari Pemerintah. Emosional warga saat melakukan aksi pelarangan aktivitas BPLS dapat dipahami oleh BPLS. Pada sisi lain BPLS harus dapat mencegah potrensi ancaman bahaya luapan lumpur yang dapat merugikan masyarakat di sekitar area tanggul. (HUMAS)

penolakanWArga