PANSUS LUMPUR MENILAI PT. LAPINDO BRANTAS SUDAH TIDAK SANGGUP

Dipublikasikan tanggal .

Setelah 3 kali menggelar rapat hearing dengan PT.MLJ, perwakilan Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL), warga korban yang menempati perumahan KNV, dan warga korban yang belum dilunasi jual beli tanah dan bangunannya, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo menilai PT. Lapindo Brantas sudah tidak sanggup melakukan pelunasan kepada seluruh warga korban. Hal tersebut disimpulkan Pansus yang diantaranya dikarenakan sudah 3 kali pimpinan PT. MLJ tidak menghadiri undangan hearing.

 

Beberapa indikasi lain yang menguatkan kesimpulan ketidaksanggupan PT. Lapindo Brantas yaitu: PT. Lapindo Brantas tidak sanggup melunasi seluruh kewajiban pembayaran tanah dan bangunannya dengan batas waktu tahun 2009 sesuai dengan Perpres 14 Tahun 2007 dan tidak ditepatinya janji yang disampaikan PT. MLJ pada tanggal 27 April 2012 untuk melakukan pelunasan sampai dengan akhir tahun 2012. Terhadap janji PT. MLJ yang akan melunasi sampai dengan Mei 2012, Pansus tidak dapat lagi mempercayainya, terutama dikarenakan ketidakhadiran pimpinan PT. MLJ untuk memenuhi undangan rapat yang digelar oleh Pansus.

 

Guna menyelesaikan pelunasan seluruh kewajiban PT. MLJ, Pansus telah bersepakat untuk meminta kepada Pemerintah mengambilalih kewajiban PT. Lapindo Brantas, sehingga dapat memberikan kepastian terhadap seluruh warga korban lumpur. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam rangka wacana pengambilalihan yaitu melalui Revisi Perpres tentang BPLS.

 

Sebelum adanya pelunasan terhadap seluruh warga korban, Pansus meminta BPLS tidak melakukan aktivitas penanggulangan di area Peta Area Terdampak 22 Maret 2007. Hal ini juga didukung oleh perwakilan GPKLL.

 

Pansus akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia untuk dapat melakukan kunjungan kerja selama +- 3 hari di Sidoarjo, sehingga dapat melihat langsung kondisi dan penderitaan rakyat. Hal ini dipandang tepat mengingat pada waktu Presiden melakukan kunjungan kerja pada tahun 2007, telah banyak dapat menyelesaikan permasalahan, khususnya terkait warga korban lumpur. (HUMAS)

pansusLumpur