MK: Alokasi Dana APBN untuk Lumpur Sidoarjo Amanat Konstitusi

Dipublikasikan tanggal .

Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pos anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang digunakan untuk membayar ganti kerugian atas adanya penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial pada wilayah yang berada di luar Peta Area Terdampak (PAT) adalah sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945.

Pinjaman BRI ke PT MLJ untuk Ganti Rugi Korban Lumpur

Dipublikasikan tanggal .

Usaha dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah ada harapan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto berupaya agar Bank BRI mengucurkan kredit yang akan digunakan untuk melunasi pembayaran ganti rugi korban lumpur yang termasuk dalam wilayah Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 (Perpres 14/2007).

BERFUNGSINYA RELOKASI JALAN ARTERI SIRING – PORONG UNTUK MASYARAKAT JAWA TIMUR

Dipublikasikan tanggal .

Pada akhir tahun 2012 pembangunan relokasi jalan arteri akan terselesaikan dan dapat difungsikan secara penuh pada Januari 2013.

Sejak tenggelamnya jalan tol ruas Porong – Gempol secara permanen oleh luapan lumpur Sidoarjo pada pertengahan tahun 2006, jalan Arteri raya Porong terjadi kemacetan yang luar biasa karena jalan raya Arteri tersebut menampung pula volume kendaraan dari jalan tol Surabaya – Porong, sehingga melebihi kapasitas daya tampungnya. Padahal Jalan Raya Porong yang berfungsi sebagai Jalan Arteri Primer dengan status Jalan Nasional mensyaratkan kecepatan kendaraan minimal 60 Km/jam, sehingga pada saat itu dinilai sudah sangat tidak layak dilewati.