PANSUS LUMPUR TERUS BERUPAYA MENCARI SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN WARGA KORBAN LUMPUR

Dipublikasikan tanggal .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo melalui Pansus Lumpur terus berupaya membantu warga korban lumpur untuk mempercepat proses jual beli tanah dan bangunan yang berada di dalam PAT 22 Maret 2007. Melalui rapat hearing, Pansus berupaya menghadirkan warga korban masih belum dapat mendapat pelunasan, perwakilan pengusaha, perwakilan dari warga yang menghuni di Kahuripan Niwana Village (KNV), dan yang paling diharapkan kehadirannya yaitu pimpinan PT. MLJ.

Unjuk Rasa Korban Lumpur Meminta Pelunasan

Dipublikasikan tanggal .

Sidoarjo - Warga melakukan demonstrasi di area pengerukan titik 25, pada tanggal 6 Maret 2013, dengan maksud meminta BPLS berhenti beroperasi, selama PT. MLJ belum melakukan pelunasan kewajibannya terhadap seluruh korban lumpur. Aksi dimulai sekitar jam 09.30 WIB. Warga berjumlah +- 70 orang.

 

Lapindo Harus Bayar Ganti Rugi

Dipublikasikan tanggal .

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan PT Lapindo Brantas segera melunasi pembayaran ganti rugi terhadap korban luapan lumpur di Sidoarjo.
"Saya mendapatkan laporan Lapindo belum menyelesaikan kewajibannya, Rp800 miliar belum diselesaikan, sampaikan kepada Lapindo. Kalau janji ditepati, kalau main-main dengan rakyat dosanya dunia akhirat," kata SBY ketika membuka sidang kabinet paripurna (sidkabpar) tentang evaluasi RPJMN (rancangan pembangunan jangka menengah nasional) di Kantor Presiden, Kamis (14/2).