Upaya Pembuatan Alur di P.10D

Dipublikasikan tanggal .

upayaPenanggulanUntuk kesekian kalinya, endapan lumpur basah di tanggul titik 10D Kel. Siring terus meninggi mendekati bibir tanggul. Pemantauan aliran lumpur dari pusat semburan menunjukkan bahwa lumpur basah mengalir ke lokasi tersebut dengan intensitas sedang - deras. Lumpur basah tersebut menumpuk di sekitar sepanjang tanggul di area 10D, dan tidak dapat mengalir ke selatan menuju area pengerukan, sebagaimana yang diharapkan.

Warga Menolak Aktivitas Pengaliran Lumpur, Tanggul Dalam Status Bahaya

Dipublikasikan tanggal .

Kondisi endapan lumpur yang berada di sekitar titik 22 dikategorikan dalam status bahaya, sebagaimana yang telah dipantau oleh pimpinan Bapel-BPLS pada tanggal 14 Mei 2013. Dapat dipantau di lokasi tanggul sekitar tanggul titik 22, endapan lumpur telah mendekati bibir tanggul sepanjang hampir 100 m. Kategori penetapan status bahaya adalah tingginya selisih elevasi puncak tanggul dengan elevasi endapan lumpur yang kurang dari 1 meter.

Aksi Warga Menutup Akses Tanggul di Titik 42

Dipublikasikan tanggal .

Warga yang mendirikan tenda di P.42, yang merupakan gabungan dari warga Desa Renokenongo termasuk Mrisen, menutup akses tanggul dari 42 ke 43 (utara), dan dari 42 ke 88 (timur). Penutupan akses dilakukan menggunakan "gedhek"(lembaran anyaman bambu) yang melintang tanggul.

Aksi Warga Menjebol Tanggul

Dipublikasikan tanggal .

Pada tanggal 1 Mei 2013 warga korban lumpur PAT 22 Maret 2007 melakukan aksi menjebolkan tanggul di P.22. Pada hari tersebut bertepatan dengan Hari Buruh dan adanya kunjungan Presiden ke Sidoarjo.

PANSUS LUMPUR MENILAI PT. LAPINDO BRANTAS SUDAH TIDAK SANGGUP

Dipublikasikan tanggal .

Setelah 3 kali menggelar rapat hearing dengan PT.MLJ, perwakilan Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL), warga korban yang menempati perumahan KNV, dan warga korban yang belum dilunasi jual beli tanah dan bangunannya, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo menilai PT. Lapindo Brantas sudah tidak sanggup melakukan pelunasan kepada seluruh warga korban. Hal tersebut disimpulkan Pansus yang diantaranya dikarenakan sudah 3 kali pimpinan PT. MLJ tidak menghadiri undangan hearing.