Warga mulai Menyerahkan Kelengkapan Perubahan PIJB

Dipublikasikan tanggal .

Warga di tiga desa (kedungcangkring, besuki, pajarakan) melalui aparat desa mulai menyerahkan berkas-berkas untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya di kantor verifikasi Bapel BPLS. Penyerahan berkas-berkas ini terkait proses pembayaran uang 30% jual beli tanah dan bangunan warga terdapak lumpur menurut Perpres No 48 Tahun 2008.

Sisa 346 berkas uang kontraktahap dua dalam proses pencairan

Dipublikasikan tanggal .

Masa kontrak satu tahun yang sudah terlewati tidak membuat warga resah, pasalnya Bapel BPLS telah memberikan tambahan uang kontrak selama satu tahun lagi. Tambahan uang kontrak tahap kedua ini diberikan sebagai langkah penanganan sosial terhadap korban lumpur yang belum menerima sisa pembayaran 80%.

 

Sampai saat ini Bapel BPLS sudah mengucurkan dana sebesar Rp 3.297.500.000 untuk 1.319 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 3 Desa (Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan) yang lahan dan bangunannya dibeli dari dana APBN dan diatur oleh Perpres No. 48 tahun 2008, dengan rincian :

Alur Bantuan Uang Kontrak Warga 3 desa

Dipublikasikan tanggal .

Alur pemberian bantuan uang kontrak tahap dua terhadap warga korban lumpur di tiga Desa (Kedungcangkring, Pajarakan dan Besuki) dimulai saat warga melapor ke ketua RT dan diteruskan ke ketua RW terkait masa kontrak satu tahun yang sudah selesai. Setelah itu, ketua RW melakukan inventarisasi dan melaporkan hasilnya ke kelurahan setempat. Kemudian, kelurahan menyerahkan berkas-berkas warga yang sudah bersedia menerima bantuan uang kontrak tahap kedua kepada Bapel BPLS.

Koordinasi Dampak Lumpur Pada Lahan Pertanian di Desa Besuki

Dipublikasikan tanggal .

Sidoarjo, Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Sidoarjo, Bapel BPLS dan instansi terkait melakukan rapat koordinasi terkait dampak lumpur Sidoarjo terhadap lahan pertanian warga di Desa Besuki Kecamatan Jabon. Koordinasi dilakukan di kantor Dinas PU Pemkab Sidoarjo Kamis 1 Oktober 2009.