POS PANTAU BPLS TERBAKAR

Dipublikasikan tanggal .

Sidoarjo - Pos pantau BPLS di titik 21 terbakar pada Sabtu, 7 Juni 2014. Pos yang dibangun pada tahun 2008 ini semula berfungsi sebagai kantor lapangan untuk mengefektifkan pemantauan bubble (bualan gas), yang pada saat itu banyak ditemui di sekitar Desa Siring bagian barat dan Jatirejo, serta untuk memantau kondisi endapan lumpur di sekitar tanggul. 

Dosen Petra ciptakan beton dari lumpur Lapindo

Dipublikasikan tanggal .

Surabaya (ANTARA News) - Dosen Universitas Kristen Petra Surabaya Prof Djwantoro Hardjito PhD menciptakan beton dengan bahan baku dari lumpur Lapindo yang meluap sejak 29 Mei 2006 dengan luapan lumpur saat ini sudah seluas 640 hektare dan setinggi hingga 12 meter.

"Sejak tahun 2011, saya meneliti kemungkinan lumpur Lapindo dijadikan bahan baku untuk beton dan akhirnya saya menemukan dua kemungkinan yakni bahan campuran semen dan bahan dengan larutan alkali," katanya di Surabaya, Selasa.

 

Penolakan Warga Terhadap Pembangunan Tanggul Kedungbendo

Dipublikasikan tanggal .

Perwakilan warga yang berasal dari Desa Kedungbendo menolak pembangunan tanggul di wilayahnya. Sampai saat ini masih ada warga yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) yang belum dilunasi oleh PT.Lapindo Brantas / PT. Minarak Lapindo Jaya (PT. MLJ).

Warga melakukan pemasangan spanduk penolakan pembangunan tanggul area tanggul titik 73 dan 73A. Proses pembangunan tanggul telah dimulai sejak pertengahan Maret 2014 dan saat ini telah dilaksanakan pengukuran di lokasi tanggul.

Perilaku Segelintir Masyarakat yang Menyebabkan Kerusakan Jalan

Dipublikasikan tanggal .

Guna memaksimalkan fungsi relokasi jalan arteri Siring – Porong, Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS), melaksanakan penyelesaian frontage road yang berada di sepanjang sisi kiri jalan tersebut. Sesuai dengan perencanaan, frontage road merupakan satu kesatuan dari relokasi infrastruktur jalan arteri Siring – Porong. Frontage road merupakan jalan pendukung dari jalan utama (main road). 

 

Studi Pemanfaatan Area Terdampak

Dipublikasikan tanggal .

Berawal dari trilateral meeting antara Bappenas, Kemenkeu, dan BPLS pada tahun 2012 untuk mengusulkan kegiatan TA 2013, BPLS ditugasi untuk menyusun desain awal pemanfaatan lahan yang telah dibeli oleh Pemerintah. Sebagai badan yang tugas pokoknya menangani bencana, tentunya BPLS tidak dapat menyusun desain yang sifatnya sangat detail, atau bahkan Bapel BPLS tidak memiliki kewenangan untuk menentukan penetapan kebijakan pemanfaatannya. Diarahkan dalam meeting tersebut BPLS agar menyusun semacam studi yang bisa dijadikan acuan untuk dapat dikembangkan di kemudian hari, berdasarkan karakteristik bencana atau penanganan bencana yang ada di wilayah area terdampak lumpur Sidoarjo.