SOSIALISASI PENJARINGAN ASPIRASI WARGA PAT 22 MARET 2007

Dipublikasikan tanggal .

Seiring dengan proses persetujuan dana pinjaman/ talangan di DPR-RI melalui APBN-P 2015, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan validasi data korban lumpur yang termasuk di dalam PAT tanggungjawab PT. Lapindo. Kegiatan berupa pertemuan dengan warga dilaksanakan di kantor Kecamatan Tanggulangin, Kab. Sidoarjo pada 13 Januari 2015 bersama Bapel-BPLS dan Camat Tanggulangin.

Pembangunan Tanggul di Desa Kedungbendo Kembali Terhenti

Dipublikasikan tanggal .

Pembangunan tanggul di Desa Kedungbendo dan Gempolsari yang menghubungkan titik 73A dan 67 dengan panjang 1,7 km kembali terhenti. Pembangunan tanggul ini semakin mendesak dilaksanakan mengingat adanya luberan lumpur dari titik 68 (jebol pada tahun 2011) dan kolam Ketapang yang sudah tidak dapat lagi menampung debit lumpur dan air.

Penanganan Darurat di Tanggul Titik 73

Dipublikasikan tanggal .

 

Bapel-BPLS melakukan penanganan darurat di area kolam Ketapang titik 73, tepatnya ruas 73A - 73C. Sejak September 2014 pada lokasi tersebut telah beberapa kali terjadi luberan lumpur dan air. Penanganan yang dilakukan pada waktu itu adalah dengan memasang karung pasir agar luberan tidak sampai menggerus tanggul yang berpotensi menimbulkan jebolan.

Pengembangan Teknologi Pupuk Hayati dan Ekspotensi Metabolit Bakteri Termotoleran dari Lumpur Sidoarjo

Dipublikasikan tanggal .

 

BPLS bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya melakukan kegiatan uji laboratorium potensi bakteri yang berasal dari Lumpur Sidoarjo. Potensi kombinasi bakteri yang ditemukan pada Lusi selanjutnya dikembangkan untuk digunakan sebagai bahan campuran pupuk hayati yang akan diujicobakan pada tanaman. Adapun jenis tanaman yang dikembangkan untuk pembibitan adalah tanaman untuk penghijauan dan beberapa jenis tanaman pertanian yang produktif.

Menteri PU : Pemerintah Bayar Korban Lumpur Sidoarjo

Dipublikasikan tanggal .

Pemerintah memastikan akan membayar korban lumpur Lapindo Sidoarjo. Dalam rapat koordinasi BPLS, Rabu (24/9) di Jakarta, pihak PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan sudah tidak mampu membayar sisa tanggungan Rp 781,6 miliar. Dana untuk pembayaran korban lumpur akan dibayar dengan APBN 2015.